Ketika Seks Masuk Politik

Seks dan kekuasan. Dua hal ini ternyata memiliki relevansi. Keduanya dapat berjalan beriringan dan saling mengintervensi. Seks bisa mengancurkan kekuasaan atau politik seseorang, juga bisa menjadi jalan meraih kekuasaan. Hal tersebut telah diperingatkan oleh filsuf postmodernisme dari Perancis, siapa lagi kalau bukan Michael Foucault. Menurutnya, kekuasaan adalah sebuah rezim untuk melakukan pengontrolan demi menguasai pihak lain. Pengontrolan inilah kata Foucault sampai pada wilayah pribadi yang paling intim, yakni tubuh alias seks.

Menunggu BBM Bersubsidi Dibatasi

Keterbatasan BBM bersubsidi di salah satu SPBU.

Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi dengan mesin berkapasitas di atas 1.500 cc, jangan harap bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lagi. Pasalnya, pemerintah akan membatasi penyediaan BBM bersubsidi dengan mewajibkan semua mobil dinas dan mobil pribadi menggunakan BBM non subsidi, yakni pertamax dan pertamax plus. Ini merupakan kebijakan pemerintah setelah gagal menaikan harga BBM bersubsidi pada 1 April 2012.

Widjajono Tentang Kendaraan Umum

Widjajono Partowidagdo.

Dimuat di HU Tribun Jabar (26/04/2012).

“Transportasi umum mobil ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya supaya masyarakat mau pindah dari menggunakan kendaraan pribadi pada hari-hari kerja ke transportasi umum dan hanya menggunakan pada akhir pekan. Ketergantungan yang berlebihan terhadap energi dan luar negeri adalah ketidakmandirian.” Dua pernyataan tersebut keluar dari mulut Almarhum Widjajono Partowidagdo, seorang Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus guru besar perminyakan ITB. Beliau meninggal hari Selasa 21 April 2012 saat melakukan pendakian gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat. Tepat dengan peringatan Hari Kartini.

Kartini dan Teladan Perempuan

Dalam tulisan ini saya lebih suka menggunakan istilah perempuan dari pada wanita. Alasannya, istilah wanita digunakan untuk memposisikan dirinya sebagai objek. Dalam kreta basa, wanita berasal dari dua bentukan suku kata, yaitu wani ditata dan wani ing tapa (berani menderita). Sementara perempuan terkait peran dalam kehidupan domestik maupun publik. Kata perempuan berasal dari kata Empu yang memiliki makna sokong, hulu, mahir, dan mandiri. 

Perempuan Indonesia bersyukur memiliki pahlawan emansipasi, Raden Ajeng Kartini. Mereka sadar, tanpa sosok RA Kartini tidak akan bisa merasakan dunia luar. Istilah emansipasi menjadi ideologi pendobrak sekat dan dinding rumah. RA Kartini menggiring perempuan Indonesia ke luar rumah. Bahkan, dapat memegang kunci rumah sendiri tanpa harus dibukakan oleh laki-laki. Kini, perempuan Indonesia tampil hampir sejajar dengan laki-laki. Mereka hadir di pemerintahan, dunia politik, usaha, dan lainnya. Tanggal kelahirannya 21 April 1879 dijadikan hari besar. Sosok Kartini dijadikan simbol perempuan Indonesia. Sebelum Kartini hadir, perempuan Indonesia tak beroleh kesempatan seperti itu.

Blok Migas Baru “Dijual”

Ayam bertelur emas. Ayamnya tetap dimiliki, tapi emasnya diserahkan ke orang lain. Tak hanya telurnya, ayamnya juga ikut diserahkan karena tak mengerti bagaimana cara memelihara ayam bertelurkan emas. Dia mengira, ayam ini akan terus-terusan bertelur emas. Ternyata telur emas yang keluar dari ayam itu cuma sekali. Anehnya, tak sedikitpun ada rasa penyesalan kehilangan telur emas. Mungkin itu gambaran kelakuan pemerintah terkait pengelolaan minyak dan gas (migas) tiap kali menemukan potensi migas baru.

Menaruh Harapan Kepada Dahlan

Negeri ini membutuhkan pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat, mengotimalkan sumber daya dan sektor ekonomi demi kemakmuran bersama, serta dapat mengembalikan semua sektor ekonomi berada di tangan rakyat melalui negara. Kita butuh pemimpin yang dapat memberdayakan para petani dan nelayan. Sosok pemimpin yang bisa menjadikan negeri ini unggul dari bidang ekonomi sesuai potensi yang dimiliki. Bahkan dapat membuat negeri ini menjadi pemain di dunia internasional, bukan menjadi objek dan penderita. Kita ingin menjadi bangsa yang mandiri, tak bergantung pada asing.

Rakyat Tak Peduli Koalisi

Partai koalisi.

Perbedaan pandangan soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan puncak dari kisruh dalam koalisi partai. Partai koalisi yang terdiri dari Demokrat, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa sepakat dengan pemerintah menaikan harga BBM yang kala itu akan diberlakukan pada 1 April 2012. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meski bagian dari partai koalisi, tapi menolak kenaikan harga BBM. Setelah Sidang Paripurna diadakan pada 31 Maret 2012, diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerahkan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dengan harga minyak dunia. Dalam sidang tersebut juga, PKS tetap pada pendirian menolak kenaikan harga BBM. PKS pun semakin didesak untuk keluar dari koalisi. Jika tidak, karakter PKS seperti hewan amphibi yang bisa hidup di dua alam.

Politisi juga Mafia?

Adakah persamanaan antara mafioso dengan politisi? Jawaban dari saya, banyak. Bahkan kehidupan keduanya tak terpisahkan. Mereka satu perguruan dan memegang teguh satu ajaran suci, yakni Omerta. Omerta digambarkan oleh seorang jurnalis kawakan dari Amerika Serikat bernama Mario Fuzo dalam buku fiksinya berjudul Omerta. Ini bukan dongeng belaka, tapi suatu kisah yang diambil dari kehidupan organisasi mafia yang tumbuh di Sisilia Italia, dan "disebarluaskan" di Amerika Serikat oleh para imigran Italia. Mereka mengendalikan kota-kota besar di Amerika dengan menjalankan berbagai bisnis, baik legal maupun illegal. Omerta adalah ajaran tutup mulut, tak boleh membocorkan rahasia organisasinya kepada siapa pun. Ajaran ini tak boleh dilanggar. Jika dilanggar, matilah dia. Seolah-olah itu nampak suatu kecelakaan, bukan hukuman.

Memakmurkan Rakyat di Hari Nelayan Nasional

Para nelayan sedang aksi di Hari Nelayan Nasional.

Terlupakannya tanggal 6 April sebagai Hari Nelayan Nasional senasib dengan kondisi nelayan Indonesia saat ini. Kondisi mereka kian terpinggirkan oleh industri perikanan swasta bermodal besar yang orientasi keuntungan hanya untuk perusahaannya sendiri. Hak nelayan Indonesia sering dirampas oleh nelayan asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan teknologi dan kapal besar, jauh dari peralatan nelayan Indonsia yang seadanya dengan menggunakan kapal kecil. Setiap tahun nilai kerugian negara dari pencurian ikan sekitar Rp 30 triliun.

Pertamina Dikepung SPBU Asing

Tiga hari lalu saya menulis di blog ini berjudul “SPBU Asing Makin Diuntungkan”. Dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, kini pemerintah yang diwakili BPH Migas mengizinkan SPBU Asing menjual BBM bersubsidi beroktan 88. Harga yang dipatok oleh SPBU asing itu sama dengan harga premium, Rp 4.500. Siapa lagi SPBU asing itu kalau bukan Petronas (Malaysia) dan Shell (Belanda). Dalam artikel tersebut juga saya menyinggung, bahwa tahun 2006 BPH Migas berrencana mengeluarkan SPO (Service Public Obligation) agar Shell dan Petronas dapat menjual BBM bersubsidi. Dalam situasi sulit seperti ini, ternyata rencana   BPH Migas kini sudah terrealisasi.

Kuasai Kebun Sawit

Kita telah menenggelamkan isu yang krusial. Kita hanya menggeluti isu di saat ada konflik. Itupun hanya kulitnya saja. Setelah konflik itu diredam aparat, dianggap selesai. Padahal persoalan yang dialami rakyat dalam konflik itu belum tentu selesai pada saat itu saja. Konflik sosial akan terus berkelanjutan. Bahkan bisa menjadi perang darah bila hak-hak rakyat belum dikembalikan. Konflik di Mesuji, Lampung akhir tahun 2011 antara warga dengan perusahaan kebun sawit Malaysia hanya menampilkan sisi pelanggaran HAM yang dipandang terlalu sempit. Sementara perampasan hak rakyat dan penjarahan dalam kasus tersebut tak menjadi isu sentral. Bukankah perampasan hak dan penjarahan masuk pelanggaran HAM?

Dilema BBM Bersubsidi

Mobil yang dimiliki kalangan menengah atas diisi
BBM bersubsidi.

Setelah penundaan kenaikan harga BBM yang tidak jadi diberlakukan 1 April 2012, pemerintah kini serba sulit. Salah satunya keprihatinan BBM bersubsidi banyak dikonsumsi kalangan menengah atas. Keprihatinan tersebut sebenarnya sudah dari dulu, tapi kembali dikemukakan. Bahkan pendistribusian BBM bersubsidi yang dinilai tak tepat sasaran itu menjadi alasan kedua pemerintah akan menaikan harga BBM bersubsidi. BBM non-subsidi semacam pertamax kini naik di atas angka Rp 10 ribu. Banyak kendaraan pribadi yang dulunya menggunakan pertamax, kini beralih ke BBM bersubsidi. Karena hal itulah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa merasa sedih.

Kembali Kepada Pasal 33 UUD '45

Baru saja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU APBN 2012 pasal 7 ayat 6 dan 6a, kini menuai gugatan dari Pakar Hukum Tata Negara Yuzril Izha Mahendra. Tambahan ayat 6a tersebut berbunyi “'Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dalam kurun waktu 6 bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, pemerintah diberi kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya.”

SBY Ingin Dimengerti

Sang Presiden Republik Indonesia. Namanya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebutannya adalah Sang Pengeluh. Dia sering kali menyampaikan keluh kesahnya di hadapan publik. SBY ingin dimengerti oleh rakyat. Keluh kesah itu kerap kali disampaikan pada saat-saat pidato kepresidenan atau juga dalam pertemuan-pertemuan tertentu. Tak hanya di negerinya sendiri, saat kunjungan ke China beberapa waktu lalu, SBY berkeluh kesah ke beberapa petinggi pejabat China tentang kinerja kabinetnya. SBY merasa selama ini para menterinya tidak melaksanakan semua instruksinya. Sang Presiden sudah menurunkan harga diri di hadapan China. Sungguh memalukan karena ulah SBY yang cengeng.

SPBU Asing Kian Diuntungkan

Massa demonstran saat akan menduduki SPBU asing
kala penolakan kenaikan harga BBM.

Karena subsidi bahan bakar minyak (BBM) dirasa kian membebani APBN, Wakil Presiden Boediono menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan Indonesia harus bebas subsidi BBM di tahun 2015. Kebijakan tersebut bisa dilakukan secara per lahan dengan membatasi persediaan BBM bersubdsidi semacam premium. Kedepannya, premium beredar di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan sesuai dengan harga pasar tanpa subsidi. Bebas bersubsidi juga diartikan, masyarakat Indoensia akan dipaksa konversi dari premium ke pertamax.