Menaruh Harapan Kepada Dahlan

Negeri ini membutuhkan pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat, mengotimalkan sumber daya dan sektor ekonomi demi kemakmuran bersama, serta dapat mengembalikan semua sektor ekonomi berada di tangan rakyat melalui negara. Kita butuh pemimpin yang dapat memberdayakan para petani dan nelayan. Sosok pemimpin yang bisa menjadikan negeri ini unggul dari bidang ekonomi sesuai potensi yang dimiliki. Bahkan dapat membuat negeri ini menjadi pemain di dunia internasional, bukan menjadi objek dan penderita. Kita ingin menjadi bangsa yang mandiri, tak bergantung pada asing.

Dahlan Iskan, semenjak muncul di tengah-tengah publik menjadi salah satu sosok yang diperhatikan. Di kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan memiliki visi. Beberapa hal telah dibenahi olehnya. Pos-pos anggaran yang tidak penting dipangkas. BUMN harus bebas dari pemborosan. BUMN tidak boleh menjadi beban negara. BUMN harus menjadi pendorong ekonomi nasional di samping hurus bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara (APBN). Intinya, budaya di BUMN yang selama ini dijalankan dengan sifat birokratif dan feodalistik diubah menjadi perusahaan negara yang profesional.

BUMN memiliki peran sebagai instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme korporasi. Artinya, BUMN mesti mendorong perekonomian nasional yang berbasiskan rakyat, bukan mendorong kesejahteraan segelintir orang. Maksud dari berbasiskan rakyak adalah peranan rakyat tak bisa diabaikan pada berbagai sektor ekonomi.

Perolehan laba menjadi salah satu tujuan BUMN. Laba tersebut masuk kas APBN yang nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat. BUMN sebagai kepanjangan tangan negara dalam sektor ekonomi mesti menguasai sektor-sektor ekonomi yang telah digariskan pada pasal 33 UUD 1945, terutama pada ayat 2 dan 3.

Kontribusi yang sudah diberikan BUMN terhadap APBN masih jauh dari kewajaran. Dari pendapatan negara sebesar Rp 1.358,2 triliun, kontribusi BUMN masih di bawah Rp 30 triliun. Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak. Negara tidak boleh menyerahkan penguasaan atau pengelolaan sektor ekonomi kepada pihak asing dan swasta begitu saja. Ada banyak sektor ekonomi yang harus dikelola oleh negara, tapi beberapa sektor lainnya juga bisa diserahkan pengelolaannya ke perusahaan asing dan swasta nasional.

Sebagai contoh adalah perbankan, telekomunikasi, transportasi-penerbangan dan pabrik-pabrik yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan sektor ekonomi yang vital demi mewujudkan kemakmuran rakyat. Sektor ini mesti dikelola oleh BUMN. Pihak asing dan swasta tidak bisa melakukan pemerataan pada rakyat dengan pengelolaan sektor tersebut, hanya negara melalui BUMN yang bisa melakukan pemerataan.

Adapun sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan merupakan anugerah dari Tuhan. Tidak semua negara memiliki kekayaan semacam itu. Oleh karenanya anugerah tersebut mesti dioptimalkan demi kemakmuran bersama. Perusahaan asing dan swasta nasional tidak boleh mengatur dan mengeruk seenaknya. Supaya pembagian dilakukan secara adil, maka dibutuhkan peran negara. Melalui BUMN, negara menyerahkan pengelolaan sektor tersebut. Perusahaan swasta nasional tidak boleh memiliki penguasaan pada sektor tersebut karena akan terjadi ketimpangan di antara warga negara.

Seandainya BUMN berperan seperti tadi, maka BUMN menjadi tulang punggung pendapatan negara. Pemerintah tak akan direpotkan dan dipusingkan dengan persoalan subsidi listrik, BBM, dan perumahan karena negara memiliki uang banyak dari usaha-usaha yang dijalankan BUMN. Negara juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pemberian subsidi tersebut. Pajak tidak lagi menjadi beban perusahaan swasta dan gaji warga negara karena pajak tidak menjadi sumber utama APBN.

Fungsi BUMN juga tidak hanya berperan sebagai korporat, tapi menyediakan public service obligation (PSO) sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 34. Listrik yang dikelola oleh PLN merupakan salah satu penyediaan PSO bagi warga negara. Beda lagi listrik untuk industri, bukan bagian dari PSO. Begitupula Pertamina yang mengelola sektor hilir migas menyediakan PSO berbentuk BBM dan gas. Istilah subsidi dan non-subsidi tidak lagi digunakan karena semuanya menjadi hak rakyat yang disediakan oleh negara melalui BUMN.

Tak semua PSO disediakan oleh BUMN. Kesehatan dan pendidikan misalnya tidak menjadi tugas BUMN, tapi tugas kementerian masing-masing yang anggarannya disediakan dari APBN. Dengan demikian, penyediaan kesehatan dan pendidikan digratiskan. Negara juga tak boleh mendiskriminasi warga negaranya dalam akses kesehatan dan pendidikan tersebut.

Dari paparan di atas, apakah Dahlan Iskan memasukan misi tersebut ke dalam misi BUMN saat ini? Apakah pengusaan sektor ekonomi yang menghidupi hajat hidup orang banyak sudah menjadi bagian misi dari Dahlan? Jika sudah, berarti Dahlan tak hanya membuat masyarakat terpukau dari gebrakan di jalan tol dan di kantornya saja. Tetapi, Dahlan memiliki peluang menjadi pemimpin yang dapat menjadikan negeri ini diperhitungkan di dunia Internasional.

Ini bukanlah pendapat pribadi saya, tapi ini merupakan amanat dari UUD 1945 Bab XIV  tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Kita tentu berharap, simpati masyarakat terhadap Dahlan Iskan tak hanya aktingnya di hadapan publik saja.