Menunggu BBM Bersubsidi Dibatasi

Keterbatasan BBM bersubsidi di salah satu SPBU.

Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi dengan mesin berkapasitas di atas 1.500 cc, jangan harap bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lagi. Pasalnya, pemerintah akan membatasi penyediaan BBM bersubsidi dengan mewajibkan semua mobil dinas dan mobil pribadi menggunakan BBM non subsidi, yakni pertamax dan pertamax plus. Ini merupakan kebijakan pemerintah setelah gagal menaikan harga BBM bersubsidi pada 1 April 2012.

Untuk tahap pertama rencananya akan diberlakukan bagi semua mobil dinas pemerintah, BUMN dan BUMD pada 1 Mei 2012. Tetapi penetapan waktu tersebut belum jelas. Pembatasan selanjutnya akan diberlakukan pada semua kendaraan pribadi di atas 1.500 cc tersebut di wilayah Jabodetabek pada 1 Agustus 2012. Satu bulan kemudian, pembatasan akan diberlakukan di Jawa dan Bali. Sementara luar Jawa dan Bali belum ada keputusan kapan akan diberlakukan karena terkendala dengan insfrastruktur yang tersedia.

Seperti yang digembar-gemorkan oleh beberapa kalangan, seperti pejabat pemerintah, ekonom dan media massa bahwa saat ini BBM bersubsidi banyak dinikmati kalangan menengah atas yang memiliki mobil dengan mesin berkapasitas di atas 1.500 cc. Melihat kondisi saat ini, pemerintah sudah sepantasnya mewajibakan kalangan menengah atas untuk tidak menikmati lagi BBM bersubsidi.

Jika diamati, kebijakan kali ini tidak terlalu menimbulkan gejolak sosial dan protes dari masyarakat. Hal ini karena membatasi kuota BBM bersubsidi dianggap tidak merugikan rakyat kecil. Bahkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari penerapan prinsip keadilan. Makna adil tidak seharusnya diidentikan dengan sama rata sama rasa. Tetapi keadilan dimaknai dengan pembagian hak secara proporsional, sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Menurut seorang filsuf dari Amerika Serikat, yakni John Rawls dalam bukunya berjudul A Theory of Justice menyatakan, bahwa pasar bebas memberikan kebebasan bagi setiap orang, tapi akan menciptakan ketidakadilan dalam tatanan masyarakat. Sebenarnya John Rawls mengkritik atribut sosial ekonomi (kalangan menengah atas dan bawah) karena dengan kemunculan seperti itu berarti negara tidak bisa memberikan keadilan kepada rakyatnya.

Keadilan akan sulit ditegakan jika pemerintah membiarkan distribusi barang serta pendapatan ditentukan secara bebas oleh pasar. Dalam kasus distribusi BBM bersubsidi, peran pemerintah harus terlibat penuh karena BBM menyangkut hajat hidup orang banyak juga ketersediaannya sangat terbatas. Jika tidak, yang kuat lah—kalangan menengah atas—yang akan banyak menikmati BBM bersubsidi.

Meskipun BBM bersubsidi adalah hak semua warga negara, namun keadaan saat ini berbeda dengan sebelumnya. Pendistribusian pun mesti disesuaikan dengan status sosial masyarakat. Alasannya, ketersediaan minyak bumi ataupun BBM semakin menipis, sehingga dibutuhkan pengendalian distribusi. Apalagi produksi BBM dari kilang minyak Indonesia masih jauh dari kebutuhan dalam negeri, mau tak mau Indonesia harus impor BBM. Permasalahan pun muncul dengan lahirnya mafia impor BBM.

Kalangan menengah atas bagi pemerintah tidak akan terbebani karena mereka dianggap mampu. Sementara kalangan menengah ke bawah masih perlu menikmati BBM bersubsidi. Dengan kebijakan seperti itu, pemerintah berharap konsumsi BBM bersubsidi tidak melebihi 42 juta kiloliter per tahun. Sesuai dengan APBNP 2012, konsumsi BBM bersubsidi dijatah 40 juta kilolitter. Dengan demikian, ada kelebihan anggaran yang bisa dialokasikan untuk kepentingan umum lainnya. Meskipun BBM bersubsidi tidak dinaikan, tapi pembatasan tersebut tetap akan berefek terhadap kenaikan inflasi. Hanya saja tingkat inflasinya tidak separah menaikan harga BBM.

Untuk saat ini, yang harus diantisipasi oleh pemerintah adalah bagaimana mencegah terjadinya penimbunan BBM besubsidi. Pelakunya bisa oknum ataupun pemilik kendaraan pribadi yang mementingkan diri sendiri. Saat pemerintah akan menaikan harga BBM pada 1 April saja sudah terjadi banyak penimbunan. Ada yang tertangkap, ada juga yang tak diketahui. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat karena para menimbun BBM bersubsubsidi sama dengan merampas paksa hak jatah orang lain. Rencana membatasi BBM bersubsidi juga bisa saja memunculkan kembali para penimbun.

Sampai saat ini pemerintah tidak konsisten, bahkan bimbang terhadap waktu pemberlakukan pembatasan tersebut. Misalkan saja pemberlakukan bagi mobil dinas, BUMN dan BUMD terjadi pengunduran waktu, tidak jadi diberlakukan pada 1 Mei 2012. Hal ini akan memberikan peluang pada para penimbun untuk melakukan aksinya. Semakin diundur semakin tercipta peluang penimbunan. Lebih terbuka peluang lagi adalah, jika rencana pembatasan sudah bulat, tapi pemerintah masih bimbang soal waktu penetapannya.

Pemerintah harus mulai tegas dalam menetapkan waktu pembatasan BBM bersubsidi, jangan terus-terusan diundur dengan berbagai alasan yang tak jelas. Mekanisme dalam mencegah penimbunan harus dirancang dengan menitikberatkan pada alur distribusi. Kita tidak ingin aparat hanya bergerak saat terjadi peristiwa saja. Jika tak ada mekanisme pencegahan, maka akan terus kecolongan. Bukannya dibatasi oleh pemerintah, malah nantinya dibatasi oleh penimbun.