Pertamina Dikepung SPBU Asing

Tiga hari lalu saya menulis di blog ini berjudul “SPBU Asing Makin Diuntungkan”. Dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, kini pemerintah yang diwakili BPH Migas mengizinkan SPBU Asing menjual BBM bersubsidi beroktan 88. Harga yang dipatok oleh SPBU asing itu sama dengan harga premium, Rp 4.500. Siapa lagi SPBU asing itu kalau bukan Petronas (Malaysia) dan Shell (Belanda). Dalam artikel tersebut juga saya menyinggung, bahwa tahun 2006 BPH Migas berrencana mengeluarkan SPO (Service Public Obligation) agar Shell dan Petronas dapat menjual BBM bersubsidi. Dalam situasi sulit seperti ini, ternyata rencana   BPH Migas kini sudah terrealisasi.

Selintas, penjualan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh SPBU asing itu menguntungkan Indonesia. Di kala harga pertamax yang kini sudah naik, masyarakat bisa memperoleh banyak pilihan dalam beralih ke BBM bersubsidi. Pemerintah mungkin juga merasa lega karena konsumsi BBM bersubsidi yang kian meningkat bisa disediakan oleh perusahaan minyak asing. Stok BBM bersubsidi pun tak hanya bergantung dari Pertamina saja. Selain itu, pemerintah bisa terbantu karena selama ini subsidi BBM akan membuat APBN jebol, kini perusahaan asing membantu dengan menyediakannya di SPBU asing. Kemungkinan, tiap tahunnya pemerintah melalui Pertamina bisa mengurangi penyediaan BBM bersubsidi.

Itu sisi baiknya, tapi sisi negatifnya justru SPBU asing bisa menguasai pasar di Indonesia. Pasar Pertamina bisa berkurang, malah bisa-bisa kehilangan pasar. Tidak selamanya pemerintah akan mensubsidi BBM karena targetnya di tahun 2015 BBM bersubsidi akan hilang dari peredaran. Pemerintah akan membatasi BBM bersubsidi. Dengan kebijakan pemerintah, masyarakat akan dipaksa untuk konversi dari premium ke pertamax. Bahkan ke depannya harga premium akan sesuai dengan harga minyak dunia dengan mengurangi subsidi secara per lahan. Pemerintah akan semakin lega karena BBM tak menjadi beban APBN lagi. Artinya, pemerintah telah melepaskan tanggung jawabnya dalam pemberian subsidi sebagai hak milik rakyat.

Saya semakin yakin, bahwa rencana kenaikan BBM bersubsidi sarat dengan kepentingan perusahaan asing. Apakah kita tak curiga, bahwa setiap pembahasan undang-undang terkait ekonomi di Indonesia, terutama pengelolaan migas baik tingkat hulu maupun hilir tak melibatkan pihak asing? Pihak asing memonitor perancangan dan pengesahan UU di Indonesia. Bahkan UU anti korupsi saja diawasi oleh pihak asing. BPK serta KPK pun menjadi incaran pihak asing agar dapat diperlemah.

Saat ini, 40 perusahaan minyak asing sudah memiliki izin mendirikan SPBU di Indonesia. Masing-masing perusahaan memiliki hak mendirikan 20 ribu SPBU. Berarti 800 ribu SPBU asing akan berkeliaran di wilayah Indonesia. Tak hanya Shell dan Petronas saja, Exxon Mobill dan Chevron juga akan memiliki banyak SPBU.

Petronas dan Shell sangat profesional. Mereka lebih menguasai pasar dibandingkan dengan Pertamina. Meski Pertamina sudah lama memegang hak monopoli di Indonesia, tapi kini kekuatannya melemah semenjak keberadaan dua SPBU asing tersebut. Terbukti dengan penjualan pertamax Shell dan Petamina jauh lebih besar dibanding penjualan Pertamina. SPBU asing tersebut bisa menjual petamax 70 kilo liter per hari, sedangkan pertamina hanya mampu menjual 10-20 kilo liter per hari.

Meski pihak Pertamina berkali-kali mengatakan siap bersaing dengan SPBU asing itu, tapi nyatanya mereka selalu kalah di tingkat hilir. Apalagi setelah SPBU asing ini menjual BBM bersubsidi di Indonesia, Pertamina bisa-bisa tak diminati lagi oleh masyarakat. Apalagi kinerja Pertamina kini semakin tak memperoleh kepercayaan publik karena mentalnya masih mental birokrat. Pertamina rugi, negara pun akan rugi karena tak peroleh pendapatan dari BUMN ini.

Sudah saya sampaikan pada artikel sebelumnya, Indonesia jangan dulu terlibat dalam persaingan global dan perdagangan bebas jika belum mampu dan kuat. Indonesia selalu kalah dalam persaingannya. Indonesia sulit menang. Indonesia sering kali dikalahkan oleh negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Apalagi oleh Amerika, Eropa, Jepang dan China yang kini memegang kendali perekonomian dunia. Dampaknya industri Indonesia terus mengalami kerugian dan negara selalu mengalami defisit neraca perdagangan. Perdagangan bebas, terutama implementasi ACFTA menjadi bukti telah merugikan industri dalam negeri.